Ma'ruf dipilih untuk "Selamatkan" Indonesia?

Pilihan cawapres  Jokowi dan Prabowo masih menjadi kabar terseksi untuk dibahas, diperdebatkan dan di kupas tuntas di negeri beta. Tidak hanya oleh pakar-pakar politik tanah air, hampir seluruh warga di nusantara antusias mengadu pendapat dan opini tentang dua cawapres yaitu Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno.

Sandi masih kontoversi terkait dengan cuitan wasekjend Demokrat yang menyebut Sandi "menyetor" 1 T kepada PKS dan PAN sebagai bahan deal pencawapresan. Termasuk pula status Sandi yang mendadak "santri"m mendapat banyak cibiran dari netizen.

Sedangkan Ma'ruf, Ketum MUI ini tak kalah dahsyat menyebab perdebatan di media-media termasuk medsos. Beberapa yang mencolok adalah banyaknya para "Jokowers" yang mendadak "berubah haluan" dari pendukung Jokowi menjadi sebaliknya bersemangat dan rajin membanggakan Prabowo. Tidak sedikit pula yang membuat janji bakal menjadi Golput alias tidak akan memilih salah satu pasangan di Pilpres mendatang.

Berdasarkan amatan, hal penyebab utama banyaknya Jokowers yang "balik kanan adalah":

Pertama, Gagalnya Mahfud MD jadi cawapres Jokowi. Banyak kabar menyebut bahwa gagalnya Mahfud karena tekanan partai koalisi. Bukan itu saja, NU sebagai ormas terbesar di Indonesia juga dikabarkan akan menarik dukungan (dengan bahasa yang dihaluskan) kepada Jokowi bila tidak memilih kader NU sebagai pasangan. Satu hari jelang deklarasi memang terlihat Ma'ruf mendatangi Jokowi dan tak lama kemudian bertemu dengan Ketum NU dan Ketum PKB di kantor NU.

Hal ini dianggap banyak orang khususnya Jokowers bahwa Jokowi telah tunduk pada tekanan koalisi khusunya PKB dengan NU sebagai basis massanya. Lebih jauh lagi bahwa Mahfud di PHP, padahal sudah siap-siap mengikuti deklarasi karena telah diminta bersiap sebelumnya.

Kedua, bahwa "masa lalu" Ma'ruf dengan A Hok akan membuat para A Hokers tidak suka dan tidak setuju dengan Ma'ruf sebagai cawapres karena dinilai jadi salah satu penyebab utama A Hok harus mendekam di penjara karena kasus penistaan agama yang menurut banyak orang "dipaksakan". Kalau kala itu Ketua MUI tidak keluarkan fatwa, kemungkinan nasib A Hok akan berbeda.

Ketiga, bahwa dengan memilih Ketum MUI, Jokowi dianggap akan memainkan isu agama di Pilpres mendatang.

Lalu bagaimana sebetulnya taktik Jokowi sehingga akhirnya memilih Ma'ruf Amin? Pendapat saya begini:

Pertama soal tekanan koalisi, bisa saja. Walaupun mungkin Jokowi tidak terlalu tertekan. Kwalitas Mahfud memang tidak lagi diragukan, tapi sayangnya beliau tidak terlalu dekat dengan Parpol pendukung Jokowi. Sehingga apabila parpol koalisi tidak terlalu tertarik mengusung Mahfud, dapat dimaklumi.

Kedua soal "masa lalu" Ma'ruf dengan A Hok juga wajar para A Hokers bereaksi menolak Ma'ruf karena dianggap sebagai penggerak gerakan 212 yang berperan vital menumbangkan A Hok. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap A Hok? Sekarang kunci ada di tangan A Hok. Apakah dia "keberatan" dengan pilihan Jokowi atau dia akan "ikhlas" dan "memaafkan" Ma'ruf?

Kemarin ada kabarnya bahwa menurut Jend. Luhut Panjaitan, A Hok tidak keberatan dengan pilihan Jokowi. A Hok bahkan katanya siap mendukung bahkan berkenan jadi tim kampanye bila kelak keluar dari penjara. Para pendukung tentu tidak sabar lagi menunggu sikap A Hok.

Yang Ketiga terkait dugaan akan memainkan Politik Agama, mungkin adalah kesimpulan yang buru-buru dan reaksi spontan. Yang lebih masuk akal adalah bahwa Jokowi dan partai koalisi mengeluarkan jurus pamungkas untuk "memberangus" permainan politik agama di Pilpres 2019.

Publik tentu paham betul bahwa pihak yang diduga akan menjadikan agama sebagai isu dan "senjata" pertarungan Pilpres adalah kubu Gerindra cs. Buktinya adalah pertama "tragedi" Pilkada DKI yang akhirnya menumbangkan A Hok. Selanjutnya dalam Pilgubsu bulan Juni lalu jelas sekali isu agama diangkat ke permukaan sebagai pertimbangan untuk memilih.

Selanjutnya kita juga tahu manuver GNPF Ulama dengan Ijtima ulama yang jelas mengundang Prabowo cs dalam pembahasan siapa bakal capres dan wapres yang akan didukung "ulama". Sementara Jokowi cs sama sekkali tidak diundang. Dan faktanya Ijtima ulama tersebut menyatakan Prabowo sebagai capres yang didukung Ulama dan menyodorkan 2 opsi pilihan cawapres sebagai pedamping. Ditegaskan pula bahwa hasil ijtima itu telah direstui oleh HRS.

Terakhir memang Prabowo cs hanya melaksanakan sepotong dari hasil Ijtima karena pilihan cawapres akhirnya jatuh kepada Sandiaga. Tetapi tunggu dulu, penyebab paling kencang kabarnya adalah "kardus", hehe. Belakangan PKS pun akhirnya menerima keputusan meski awalnya hingga detik-detik akhir masih ngotot dengan Ijtima Ulama.

Nah, dengan berkaca pada fakta-fakta di atas, sulit rasanya mencari dasar bahwa Jokowi cs memilih Ma'ruf agar nantinya bisa memainkan isu agama dalam kampanye. Jokowi cs tidak punya tradisi memainkan isu SARA. Saat calon Walikota Solo, Jokowi justru mwnggandeng seorang Katholik sebagai wakil. Lanjut ke DKI, Jokowi kembali menegaskan diri sebagai anti politik SARA dengan menggandeng seorang Kristen dan Cina pula sebagai Wagub.

Lalu apa pertimbangan Jokowi? Jika dia tidak menggandeng Ulama maka dapat dipastikan Jokowi akan diserang habis-habisan dari kubu sebelah sebagaimana sebelumnya. Selama ini Jokowi kerap dituduh lawan politik sebagai presiden yang tidak mwnghargai ulama. Tuduhan makin seksi karena Jokowi dianggap sebagai sahabat A Hok sang "musuh" GNPF. 

Andai Jokowi memilih tokoh lain non ulama, dipastikan akan jadi sasaran empuk pihak lawan dengan agama sebagai isu terhangat. Sebaliknya PKB dengan NU sebagai basis massanya akan melakukan perlawanan atau bahkan gantian menyerang. Dengan demikian, peluang perpecahan umat islam akan terbuka dan dapat membahayakan keutuhan NKRI hanya karena Pilpres.

Jadi dapat disimpulkan bahwa 2 alasan terkuat pilihan Jokowi adalah:

1. Menangkis serangan isu dan permainan politik agama dari lawan

2. Kemungkinan "Menyelamatkan" Indonesia dari perpecahan sesama warga Indonesia khususnya umat muslim.

Salam

#AmazingGrace

Baca Juga