Pilgubsu rawan Politik Uang, Ini penyebabnya.

Warga Sumatera Utara akan segera kembali melakukan perhelatan pesta demokrasi untuk memilih Gubsu-1 yang akan menahkodai Sumut selama 5 tahun ke depan (2018-2023). Tentu bila pasangan yang terpilih bisa "take on" dengan mulus 2023 yang akan datang. Bila kembali berurusan dengan rompi oranye KPK seperti 2 (dua) Gubsu sebelumnya tentu bukan 5 tahun, hehe.

Ada bergam macam persoalan yang dikhawatirkan "menodai" pesta demokrasi ini, salah satunya adalah masifnya pergerakan bagi-bagi uang haram alias "money politik" demi "membeli" suara pemilih. Dan menurut saya, Sumut masih rawan permainan money politik, berikut penyebabnya.

1. Kedua pasangan sama-sama punya "modal" banyak.

Mungkin kedua calon gubsu (Djarot dan Edy) bukanlah milioner, tetapi pasangan calon wakil masing-masing sebaliknya. Sihar Sitorus tentu kita ketahui adalah anak dari (Alm) DL Sitorus. Siapa tidak kenal almarhum? hehe. Demikian halnya dengan Musa Rajeksah dikenal sebagai pengusaha berbagai bidang di Sumatera Utara.

2. Persaingan kedua pasangan sangat ketat

Berdasarkan survey Indo Barometer yang dirilis 2 hari yang lalu menyebutkan bahwa Djarot vs Edy bersaing ketat di Pilgubsu 2018. Menurut Indo Barometer pada 4-10 Februari 2018 elektabilitas Djarot-Sihar sebesar 26,0%, sedangkan Edy-Ijeck sebesar 25,8%. Maka dengan ketatnya persaingan kedua pasangan, diduga akan muncul upaya meraih suara pemilih dengan mencoba menawarkan embel-embel uang tunai.

3. Sumut dikenal sebagai "Semua Urusan Mesti Uang Tunai"

Entah darimana sebutan ini berawal dan siapa yang pertama menggulirkannya. Akan tetapi pandangan masyarakat secara umum mungkin begitu. Bukan saja urusan birokrasi yang harus "Sumut" tetapi dalam bidang kehidupan lainnya bisa jadi masyarakat Sumut sedikit-sedikit harus "s-u-m-ut".

Selanjutnya bila berkaca dari kasus 2 pendahulu Gubsu yaitu Syamsul Arifin dan Gatot, keduanya "diciduk" KPK karena kasus korupsi. Logika sederhanya bahwa mereka yang doyan korupsi adalah caleg/cakada yang membayara mahal ongkos politik termasuk politik uang.

Tapi dengan ini saya menyarankan seluruh warga sumut agara berkomitmen: TOLAK UANG pada Pilgubsu 27 Juni 2018. Dengan demikian kita telahh berkontribusi nyata untuk mengembalikan wibawa dan kesucian pesta demokrasi di Sumatera Utara.

HORAS!!!!!

Baca Juga