MENGUSIR DRAKULA DENGAN UMPAN DARAH, MUNGKINKAH?

(Kritik Terhadap Wacana Pemerintah Mengebalkan KPU dari Godaan Uang dengan cara Menaikkan Gaji)

Mengawali tulisan ini saya mengutip secuil Ayat dari Kitab Suci Kristiani dalam 1 Tim 6: 10 berbunyi: “…Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka…”

Petikan ayak Kitab Suci di atas bukanlah sebuah ilusi atau dugaan maupun sekedar ramalan manusia. Atau sebuah fenomena yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Melainkan merupakan sebuah pernyataan yang tak terbantahkan oleh siapapun, dimana pun dan oleh golongan manapun. Memang Cinta akan uang adalah akar dari suatu dosa. Sulit untuk tidak mengakuinya. Dan nampaknya siapapun tahu akan kenyataan ini.

Sepintas, usaha dan wacana pemerintah untuk lebih mensejahterakan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menaikkan gaji terlihat manis dan menunjukkan perhatian.

Bagaimana tidak, anggota KPU dalam keterbatasan pendapatannya tentu akan sangat bergembira karena biaya kebutuhan keluarga bias terbantu. Mengingat aggota KPU tergolong memiliki Uraian Kerja yang cukup padat nan melelahkan karena tak jarang harus lembur. Belum lagi sering berbenturan dengan calon-calon Legislatif, Cabub/cawabup, cagub/cawagub bahkan capres/cawapres. Sebab tidak jarang KPU di tekan bahkan di demo oleh basis massa kelompok tertentu ketika terjadi ketidakpuasan terhadap kinerja KPU.

Apalagi pemerintah akan berdalih memiliki landasan yang kuat untuk menaikkan gaji KPU mengingat lembaga-lembaga lain juga sedang ramai-ramai mendapatkan remunerasi atau penambahan gaji atas prestasi dan pengabdian mereka selama mengabdi di institusi masing-masing. Bayangkan untuk akhir tahun ini, 9 (Sembilan) dari 11 (sebelas) Kementerian/lembaga mendapatkan dana remunerasi hingga Rp 13,5 T (Tiga belas setengah triliun rupiah).

Akan tetapi jika alasan pemerintah menaikkan gaji KPU adalah dengan tujuan supaya anggota KPU kebal terhadap godaan uang, maka pemerintah telah melakukan tindakan dan kebijakan yang sangat keliru. Lagi pula informasi yang didapatkan penulis, bahwa gaji anggota KPU tidaklah sedikit. Inilah uraian pendapatan seorang anggota KPU: Uang lelah: 2.353.941/bulan,uang operasional: 5.000.000 sekali,Uang sidang 150.000 per sidang pleno/hari, 75.000 per sidang komisi/hari, Mobil kijang 120.000.000 Sekali, Bahan bakar 300.000 perbulan, Jas 2.000.000 sekali, HP Ericsson 1.500.000 Plus kartu pra bayar simpati, Lencana Emas KPU 600.000 sekali. Dan daftar tunjangan itu adalah data gaji KPU tahun 1999. Saat ini mungkin saja sudah berbeda.

Pertanyaan paling mendasar adalah: Apakah pemerintah menjamin bahwa dengan menambah uang saku anggota Komisi Pemilihan Umum maka penyelewengan wewenang berupa menerima duit dari Caleg/Capres/Cagub/Cabup bisa berakhir di negeri ini? Apakah Pemerintah menjamin bahwa Korupsi dan penyelewengan wewenang yang dialkukan OLh Komisi Pemilihan Umum seperti dilakukan Mulyana Cs (hanya satu contoh saja) adalah oleh karena kekurangan uang atau karena gaji terlalu rendah? Nampaknya pemerintah gamang dalam hal ini, dan patut diduga bermuatan politis.

Rakyat tidak mungkin lupa pada rentetan penyelewengan dan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum Anggota Komisi Pemilihan Umum baik Pusat maupun Daerah. Yang paling kental dalam ingatan saya adalah bahwa Bagian IT KPU diduga merugikan Negara sebesar 36,5 miliar rupiah berdasarkan temuan Independet Monitoring Organization. Belum lagi berita pada agustus Lalu yang mana Komisi Pemilihan Umum pusat secara terang-terangan MENGAKU MALU dengan olah korupsi oknum KPUD Konawe Selatan. Dan puluhan rentetan penyelwengan lainnya. Tapi tak satup kasus pun yang menemukan bahwa indikasi “kekurangan duit” sebagai penyebab korupsi ini.

Menghentikan godaan uang, dengan memberi uang. Tidakkah pemerintah paham bahwa manusia itu habitatnya adalah TIDAK PERNAH PUAS. Maka Kebijakan Pemerintah untuk mencoba membuat kebal Komisi Pemilihan Umum terhada godaan uang dengan cara menaikkan gaji adalah ibarat mengusir seekor drakula tetapi mengumpannya dengan darah segar. Sebagai manusia yang berpikir, jika seekor drakula diumpani darah, apakah yang akan terjadi? Bukan hanya drakula akan menghisap habis darah segar tersebut, tapi cepat atau lambat, menusia yang memberi darah pun akan dimangsa se tragis mungkin.

Diperparah dengan UU Parpol Yang Baru

Kekeliruan Pemerintah tak berhenti pada perkiraan yang salah fatal akan dalam usaha menghentikan “permainan uang” di Komisi Pemilihan Umum. Pada UU Partai Politik (Parpol) yang akan segera disahkan, pemerintah juga melakukan pembodohan politik yang amat keliru dan kental muatan kepentingan.

Bagaimana tidak? Dalam UU yang baru ini, seorang pengurus partai Politik bisa dipilih menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum. Apa kata dunia? Maka hamper bias dijamin, di dalam intern Komisi Pemilihan Umum kelak akan terjadi tarik-menarik kepentingan seperti dalam politik praktis di lapangan. Selain itu Komisi Pemilihan Umum yang awalnya di plot sebagai Jenderal Pengadil Pemilihan Umum menjadi boneka Partai Politik. Tentu saja partai Politik yang sedang berkuasa. Benar-benar Pembodohan Politik!!

Belum lagi batasan sumbangan atau partisipasi seseorang/perusahaan dinaikkan menjadi 7 (tujuh) miliar rupiah? Itu pun hanya katanya? Sedangkan Nyatanya bias saja seorang atau sekelompok tertePartai hingga triliunan rupiah? Siapa yang tahu? Toh tidak ada transparansi? Sebab andai saja ada transparasni laporan Keuangan Partai, kita bias sedikit menaruh harap pada kejujuran para penymbang untuk tidak mengintervensi partai, melaikan hanya dengan ketulusan membantu dana partai tanpa motif dan embel-embel tertentu.

Tapi itu hanya mimpi… sekali lagi hanya mimpii… Bisa dibayangkan bahwa Negara ini akan dikendalikan oleh Mafia dan pengusaha. Pemerintah akan dengan mudah di dikte dan di setir untuk kepentingan segelintir elit tertentu. Negara yang katanya menolak Liberalisme ini malah melakukan praktek liberalisme lebih parah daripada Negara pengusung liberalisme itu sendiri.

Wah..wah..wah.. Setali tiga uang, pemerintah bukan hanya memancing drakula (penghisap uang) untuk semakin ganas, bahkan secara terang-terangan mengundang drakula-drakula partai Politik untuk melenggang mendudukui kursi empuk di Komisi Pemilihan Umum. Sehingga Komisi Pemilihan Umum akan menjadi boneka bagi partai-partai politik.

Oleh karena itu kita berharap berpikir matang. Yang jelas pemerintah masih memiliki waktu untuk meninjau ulang danmelakukan kajian matang terhadap kebijakan keliru ini. Yang jelas “nafsu mencuri uang tidak bisa dihentikan dengan cara menympal mulut dengan uang pula”. Paling tidak di akhir tahun 2010 ini, pemerintah bias membuat kebijakanyang melegakan rakyat dulu lah. Di tunggu kebijakan manis akhir tahun dari Cikeas..

Penulis adalah pemerhati Sosial, Politik dan Ketatanegaraan Indonesia . Ketua Biro Pemuda GPI Kota Medan Sekitarnya!!

Baca Juga