RAMAI-RAMAI EKSODUS KE “BUNGKER BIRU”

Tuhan pasti telah mempertimbangkan, amal dan dosa yang kita perbuat…. Begitu petikan lagu dari bang Ebiet G Ade, sang penyanyi dan pencipta lagu yang sohor dan kukagumi itu. Kalimat kritis nan puitis itu adalah jawaban dari bait sebelumnya, juga dari lagu tersebut. Sebelumnya bang Ebiet meratapi kondisi negeri ini dengan berkata: Memang bila kita kaji lebih dalam, di tengah ke galauan, masih ada tangan-tangan yang tega berbuat nista,,,huooo..hooo….

Bila kita telisik lebih jauh arti dan objek petikan lagu tersebut

tentulah para koruptor yang sedang disorot tajam oleh bang Ebiet. Bagaimana tidak, disaat negeri ini sedang berseru nyaring hendak memerangi koruptor, malah makin garang dan licik pun mati rasa para koruptor melakukan tabiatnya.

Bahkan kondisi negeri yang sedang carut marut, kemiskinan yang semakin parah, plus pengangguran yang seolah tanpa solusi lagi, nampaknya tak mampu menghantar para koruptor untuk sejenak (saja) merenung dan mendengar bisikan nuraninya untuk berhenti memperbesar luka ibu pertiwi yang sedang sekarat. Ahh.. Mungkin kita perlu bertapa, supaya ‘dewa’ saja yang mengubah watak para penghisap darah rakyat ini.

Kepala Daerah

Yang paling membuat hati menjadi miris lagi, para kepala daerah yang semestinya menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di daerah malah ke dini an tercebur ke lembah “dosa” korupsi ini. Jika kita rajin membaca dan mendengar berita-berita baik di surat kabar maupun televisi, pastilah telinga kita juga terusik mendengar kabar korupsi yang menjerat para kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota. Dan mata kita akan melototi wajah-wajah gagah dan ganteng para kepala daerah yang “diseret” ke meja hijau maupun yang masih dalah proses penyelidikan dan penyidikan.

Kita tak usah jauh-jauh ke “kampung” orang untuk mencari contoh. Sebab masih segar di ingatan kita, bulan lalu Syamsul Arifin SE, si Datok yang adalah gubernur Sumatera Utara telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi APDB Langkat semasa menjabat sebagai Bupati disana.

Ah…, dasar KPK, belum sempat para handaitolan menarik nafas untuk istirahat sepulang menjenguk si Datok dari Salemba, Medan kembali digemparkan kabar ‘sejenis’. Rahudman, walikota Medan yang baru saja menduduki kursi empuknya sebagai walikota malah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi semasa menjabat Sekdakot di Padang Sidempuan. Hanya saja bedanya, jika om Datuk sudah “sekolah” di tahanan KPK, bung Rahudman sedikit lebih beruntung karena Kejatisu belum menahan pak walikota yang gemar ber facebook ini. Tapi mungin saja, tinggal menunggu waktu.

Terlepas terbukti atau tidaknya ke dua bos kita yang sedang jantungan ini sebagai pelaku korupsi, akan tetapi kenyataan ini sudah bisa menjadi gambaran kepada public bahwa para kepala daerah makin garang saja berbuat nista dengan cara mengeruk harta yang bukan hasil ladangnya alias mencuri uang Negara, kasarnya “mengompas” rakyat sendiri yang sedang berkeringat membayar hutang. Lagi pula, KPK dan Kejatisu tidaklah asal-asalan menetapkan seseorang menjadi tersangka. Tentulah tindakan KPK dan KEJATISU (paling tidak) sudah didasarkan pada bukti-bukti yang meyakinkan kedua institusi pemberantas korupsi itu.

Cari Aman ke “Bungker Biru”

Mengintip sepak terjang KPK yang semakin beringas memburu para “tikus-tikus” di negeri ini, tentulah membuat kumis tebal para kepala daerah lunglai dan jantung mereka mungkin berdegub tak karuan, sembari berusaha menghilang dari incaran media. Tidak seperti saat kampanye Pilkada, mereka rajin mengumbar janji dan berfoto ria memampangkan tampang di jalan-jalan dan keramaian.

Bagimana cara mereka menghindari jerat KPK? Paling tidak mengulur-ulur waktu mencari perlindungan supaya abai dari perhatian KPK?

Simaklah daftar nama-nama yang di rilis ICW ini, para Kepala daerah yang mencari zona aman dengan cara memilih “menyeberang” ke Partai Demokrat setelah mereka diduga sebagai koruptor. Mulai dari Agus Najamudin, Gubernur Riau dengan kasus Dispenda Gate alias korupsi penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan di propinsi yang di nahkodainya. Sebelumnya dia di usung oleh PKS dan PBR. Demikian juga Sukawi Sutarip yang sebelumnya adalah kader PDI Perjuangan memilih eksodus ke Partai Demokrat setelah diduga terlibat pada penyimpangan APBD 2004 senilai rp. 5 miliar di Semarang.

Selanjutnya giliran kader PDD yang melompat ke Demokrat yaitu Djuri, sang walikota Bukit Tinggi setelah diduga terlibat dalam kasus pengadaan tanah untukr pembangunan kantor DPRD dan pool kendaraan sub dinas kebersihan serta pertamanan kota Bukit Tinggi. Hasilnya, kasus inipun terhambat di Kejati Sumbar. Tak ketinggalan Ismunarso, bupati Situbondo ini memilih melompat dari Golkar ke Demokrat setelah diduga terlibat korupsi raibnya dana kas daerah sebesar Rp. 45, 750 Miliar. Akhirnya, kasusnya pun tak jelas hingga kini. Ada pula data serupa dari Toraja. Andrias Polino Popang yang adalah bupati Tanah Toraja lagi-lagi dari “kapal kuning” memilih pindah ke “kapal biru” setelah diduga korupsi APBD Tanah Toraja tahun 2003-2004 senilai Rp. 1,9 miliar. Jadilah kasus ini terhambat di kejaksaan meski beliau sudah ditetapkan jadi tersangka.

Berikutnya menurut ICW, ada nama Ahmad Syafii, bupati Pamekasan yang menyeerang dari PPP ke Demokrat lantaran ada indikasi korupsi sehingga diajukan oleh Kejaksaan Agung pada April 2006, dan natanya proses ini sudah tak jelas rimbanya. Terakhir, kembali dari partai beringin \pindag ke bungker Biru yakni Satono, Bupati Lampung Timur yang diduga terlibat penyimpangan dan APBD periode 2005-2008. Meski ijin pemeriksaan yang bersangkutan sudah keluar pada September 2009, nayatnya progress kasus ini malah tidak jelas.

Presiden dan Demokrat Harus Tegas

Memang partai binaan Mr Presiden SBY ini secara tegas membanhtah bahwa partainya telah dijadikan sebagai bungker perlindungan oleh para kepala daerah yang terduga koruptor. Akan tetapi Pengurus Demokrat juga tidak bisa menutup mata dan mengabaikan data-data yang ada seperti rilis ICW yang saya kutip di atas.

Oleh karena itu, rakyat pasti menunggu apa reaksi dari partai berkuasa ini terhadap tudingan akan dirinya sebagai bungker korupsi. Ada dua pilihan sederhana, Pertama Partai harus tegas dan tidak dengan mudah menampung para kepala daerah yang terduga koruptor untk menjadi kader dan pengurus di Partai Demokrat. Yang ke dua, Presiden mestinya tidak mencoba mengintervensi (baik langsung atau tidak) proses hokum yang sedang dijalani oleh para terduga. Presiden harus adil dan tidak tedeng aling-aling dalam member ijin pemeriksaan para kepada daerah terduga koruptor.

Jika tidak, masyarakat akan semakin yakin dengan informasi yang beredar, bahwa Partai berkuasa telah menjadi tempat aman berlindung bagi para kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Apalagi presiden adalah funding father dan dewan Pembina dari Partai Demokrat. Maka rakyat pun tidak akan segan menyebut Presidn SBY adalah pelindung koruptor. Jadi Pak Be YE harus tegas.

Kita tunggu saja berita dari Cikeas….! Bila bang Abiet bilang “berita kepada kawan”, kita tunggu “Berita Kepada Rakyat” dari Cikeas….!

Penulis adalah, pemerhati masalah sosial, politik dan ketatanegaraan Indonesia. Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Darma Agung - Medan

Baca Juga