Mission Started. Misi telah dimulai. Kiranya Tuhan Memberkati..

Monday, December 26, 2011

Selamat Natal 2011


Saya mengucapkan:

SELAMAT HARI NATAL 24-25 DESEMBER 2011 bagi para sahabat.

Tuhan Yesus Memberkati!!



Saturday, November 26, 2011

Kelemahan=>Kekuatan


"...Dalam tangan Tuhan yang kuat, berkuasa dan penuh kasih, kelemahan kita bisa diubah menjadi kekuatan yang berharga..."

Amin!!!

Wednesday, November 09, 2011

Three Filter Test


3 (Tiga) tahap test yang harus lulus sebelum menggosip/menceritakan sesuatu kepada orang lain:


=> Apakah yang akan kita sampaikan adalah BENAR?
=> Apakah yang akan kita sampaikan itu tentang sesuatu yang BAIK?
=> Apakah yang akan kita sampikan itu BERGUNA bagi mereka?
...
Kalau tidak, STOP dan jangan dilanjutkan!!!

God Bless!!!!


Saturday, August 13, 2011

Salam Hangat

Wa...w. Ternyata dah lama buangeut awak tak beroperasi..hahha..

Salam hangat kembali bagi kawan-kwan..

Sebagi pembuka, langsung saja menggebrak,,hahha..


Apa lagi "gosip" terpanas kalau bukan Petualangan Nazaruddin??

Menurut dugaan saya, Pak Be Ye sengaja membuat "skenario" penangkanpan Nazaruddi tepat beberapa hari sebelum HUT RI-66. Untuk apa? Apa lagi kalau bukan untuk bahan pencitraan nantinya di Pidato Kenegaraan 17 agustus di Istana negara.

Okelah, kita lihat ada perkemabangan ke depan. Harapan saya adalah, Nazaruddin sang Siantar Man akan jadi pahlawan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.

Semoga.


Monday, March 07, 2011

Kebiasaan Kekerasan (Menjadi) Kekerasan Biasa


Tulisan saya di Koran Analisa Medan.

Meski isi sudah samar-samar dalam ingatan, akan tetapi judul tulisan Bapak Dr Januari Siregar, SH, MH di koran kecintaan kita Analisa pada awal tahun 2011 lalu belumlah sirna dari ingatan.

Judul tulisan beliau adalah:
"Masihkan budaya Kekerasan berlanjut di tahun 2011". Apalagi tulisan ini sebenarnya kental akan muatan suatau harapan yang muncul dari hati yang paling dalam dan menjadi pertanyaan yang cukup merepresentasi bagi para korban kekesaran pada tahun-tahun sebelumnya di Negara Indonesia yang dalam teorinya menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara dan dasar berperilaku ini. Apa pun ceritanya, tulisan itu pastilah bertujuan untuk mengetuk pintu hati pemerintah dan pelaku kekerasan untuk tidak lagi melakukan pembiaran kekerasan dan budaya kekerasan oleh tirani mayoritas terhadap minoritas di Negara "cinta damai" ini.

Itu sebabnya penulis mengamini harapan itu kala itu, karena biar bagaimanapun awal tahun baru rasanya paling tepat sebagai momentum untuk melupakan budaya kekerasan di tahun sebelumnya dan menggali kembali sumur-sumur kedamaian yang dulunya di bangun oleh para founding father atau pendiri bangsa beberapa decade yang lewat. Iya.. Sumur-sumur kedamaian. Karena sesungguhnya semboyan "damai itu indah" adalah sebuah harapan dan kenyataan yang benar-benar teraplikasi di awal-awal negeri ini merdeka.

Akan tetapi ternyata tidak perlu menunggu lama untuk pertanyaan bapak Dr Januari itu. Dan inilah jawabannya: IYA, budaya kekesaran masih akan berlanjut, bahkan akan makin subur di negeri ini. Penulis berharap bahwa kasus penusukan Pendeta dan Sintu HKBP di Bekasi akan menjadi halaman penutup bagi sebuah rentetan catatan di buku catatan kekerasan mayoritas terhadap minoritas di Negara yang "toleran" ini.

Nyatanya, harapan tinggal harapan. Derai air mata menyaksikan nyawa demi nyawa yang melayang sebagai buntut budaya makin menggilanya kekerasan di Negara kita belumlah saatnya berhenti. Seakan tak ada penghalang berarti, kelompok-kelompok tertentu dengan leluasanya menjadikan kelompok minoritas sebagai bulan-bulanan untuk ditindas, digolok, diparang dengan berbagai motif yang secara hukum dan agama sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hanya satu yang menjadi topeng kekuatan: Mayoritas!!

Kebiasaan (menjadi Biasa-biasa)

Sejak manusia ada dialam jagad raya ini, ada seuah kejahatan yang merupakan kejahatan tingkat tinggi dan tak termaafkan yakni menghilangkan nyawa orang lain alias membunuh. Prinsipnya adalah nyawa ganti nyawa. Hukum ini berlaku dalam struktur kehidupan manusia sejak purbakala hingga modern cosmopolitan. Dan sesungguhnya di Indonesia nilai-nilai itu dipegang sedari awal negeri ini terbentuk. Kalau boleh jujur, kejadian-kejadian yang bermotifkan SARA ini justru tumbuh subur sejak 10 tahun terakhir. Ini berarti sejak jaman reformasi bergulir. Dan survey membuktikan tiap tahun jumlah kekerasan terus bertambah. Siapa yang tidak terkejut mendengar data dan fakta bahwa ternyata selama tahun 2010 telah terjadi aksi-aksi anarkis dan tindakan kekerasan di Indonesia yang didominasi oleh motif-motif SARA. Ini berdasarkan data dan informasi dari SETARA. Bukan main-main, puluhan nyawa sudahjadi korban meninggal dan orang-orang yng tak berdosa yang harus menahan luka tak terhitung lagi jumlahnya.

Ah…, Akhirnya karena aksi kekerasan yang sebenarnya merupakan kejahatan tingkat tinggi ini telah menjadi kebiasaan alias tak pernah berhenti mengintimidasi hari-hari pencari keamanan alias minoritas, jadilah perbuatan terkutuk ini menjadi perbuatan biasa-biasa saja. Seolah melukai dan membunuh sesama ciptaan yang Kuasa tidak lagi kejahatan, melainkan sudah menjadi sebuah tindakan biasa. Nyaris setiap hari ada kekerasan dimana-mana, perkelahian, penyerangan tempat ibadah, ancama-ancaman serius hingga pembunuhan. Pantasalah seorang Syafii Maa’arif yang tokoh pluralis berkata bahwa perbuatan ini sebagai otak dan pikiran pelaku yang sudah tak berfungsi

Iyah.. karena sudah biasa, jadinya ya biasa-biasa saja. Lebih menyesakkan lagi, telah telah terjadi reviktimisasi, alias korban yang sama berulang-ulang menjadi korban lagi dan lagi.

Pembiaran Sekaligus Kegagalan Pemerintah

Timbul pertanyaan yang paling mendasar!! Kenapa dan mengapa kejadian yang sama, yang sudah biasa-biasa, meski jelas-jelas dan terang benderang disaksikan oleh pemerintah sendiri, akan tetapi pemerintah seolah sama sekali tak berdaya untuk menghentikan? Mengapa oh mengapa??? Pemerintah takut sama siapakah?? Lalu mengapa di tempat-tempat kejadian Polisi hanya bisa jadi penonton budiman ketika bahkan korban nyawa melayang di depan polisi sendiri? Benarkah Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah betul-betul dipecundangi oleh sekelompok tertentu??

Padahal Negara sebenarnya punya hak monopoli terhadap kejahatan dan kekerasan ini. Dan hak ini mestinya digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi dan mencegah timbulnya kekerasan demi kekerasan terhadap siapapun terutama minoritas. Selain itu, bukankah adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah dara Indonesia sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Artinya bahwa semestinya setiap warga Negara harus dijamin keamanan dan kenyamanan hidupnya. Apalagi sudah menyangkut hak-hak dasar atau hak azasi manusia masyarakat itu sendiri.

Penulis juga melihat sisi lain di samping pembiaran ini. Artinya, bila dilihat dari sudut peran pemerintah, sebenarnya tidak sepenuhnya budaya kekerasan ini karena adanya pembiaran. Akan tetapi penulis menilai bahwa kegagalan pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat telah membuat masyarakat itu sendiri sudah muak dan tak percaya lagi kepada pemerintah. Masyarakat telah kehilangan TRUST kepada pemerintahnya sendiri. Mulai dari janji-janji perbaikan ekonomi yang tak kunjung nyata, pengentasan kemiskinan yang hanya manis di mulut, pengangguran yang merajalela, koruptor yang kian subur, birokrasi yang tetap memusingkan, mafia pajak dan hukum yang makin ganas. Semua rentetatn kegagalan pemerintah ini telah membuat rakyat sudah tak percaya dan tidak tunduk lagi kepada pemerintah yang saat ini di bawah rejim Pak Be Ye.

Lihatlah, pemerintah sebenarnya bukan tak berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan meski hanya usaha kecil saja. Untuk kasus Gayus misalnya presiden sampai-sampai mengeluarkan Inpres yang berbutirkan sepuluh poin yang mesti dilaksanakan pihak-pihak terkait. Setiap ada kejadian yang menimpa masyarakatnya, Pak Beye selalu rajin menyatakan turut prihatin, turut mengecam, diperintahkan di usut tuntas. Pertanyaannya?? Pihak-pihak terkait merealisasikan kah? Lalu masyarakat di akar rumput tundukkan? TIDAK!!

Maka tak heran, pada hari terjadinya serangan brutal terhadap kelompok Ahmadiyah di Cikeusik, besok paginya Presiden melalui Menkopolhukam menginstruksikan dan memerintahkan tujuh poin yang ditujukan kepada segenap masyarakat Indonesia terutama kepada para pelaku kekerasan. Nyatanya, tak perlu menunggu 24 jam setelah instruksi, kejadian yang bermotif sama langsung menggelegar terjadi di Tumenggung. Tiga gedung gereja dan sekolah dibakar dan dirusak dengan leluasa oleh massa. Korban kembali berjatuhan. Pelaku kekerasan seperti biasa dengan leluasa tanpa ada penghalang berarti dari kepolisian. Wajah presiden yang baru satu hari sebelumnya memberi perintah, langsung ditampar oleh kejadian ini. Inilah akibatnya kalau rakyat sendiri sudah kehilangan Trust terhadap pemerintahnya sendiri.

Evaluasi dan Sosialisasikan SKB

Rencana Evaluasi serius SKB yang sudah dijanjikan oleh pemerintah dalam hal ini Menag, Mendagri dan Jakgung kita harapkan segera direalisasikan dengan serius. Akan tetapi kita harus bersama-sama mengawal evaluasi ini. Sebenarnya apa tujuan evaluasi ini? Jangan-jangan evaluasinya untuk mempertajam cengkeraman kuku mayoritas terhadap minoritas. Siapa yang tahu? Oleh karena itu, trio pembuat SKB ini adalah wajib untuk melibatkan tokoh-tokoh pluralis, tokoh-tokoh agama dan pakar-pakar hukum yang bisa memberi sumbangsih pemikiran sebagai representasi dari seluruh masyarakat sehingga adil dan berimbang. Sebab kalau tidak, maka rencana evaluasi ini sama saja dengan bohong dan akal-akalan sekaligus pencitraan.

Satu hal lagi yang perlu dicermati pemerintah, bahwa banyak sekali kebijakan nasional pemerintah yang tidak disosialisasikan dengan baik dan jelas. Kalau hanya disampaikan lewat instruksi, jumpa pers dan media-media tanpa ada sosialisasi sampai ke bawah, mana mungkin sebuah kebijakan sampai dan dimengerti di bawah? Padahal akar rumpun-grass rootnya ada di lapangan. Yang melakukan dan korban kekerasan itu sendiri adalah di akar rumput. Jadi perlu langkah nyata dan serius oleh pemerintah. Selanjutnya sebuah kebijakan haruslah tegas dan memiliki sanksi pelanggaran yang tegas pula. Kalau boleh jujur, SKB terkait Ahmadiyah misalnya masih debatable alias multitafsir.

Di samping itu, mestinya pemerintah bisa belajar dari rejim orde baru dalam meredam konflik-konflik antar kelompok apalagi yang bermotifkan SARA di lapangan. Salah satunya adalah pemerintah dulu giat melakukan dan mendorong adanya diskusi-diskusi kebangsaan difasilitasi TNI dan melibatkan Kepolisian, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat. Dengan ini, maka para tokoh-tokoh agama terutama di daerah bisa mengontrol dan mempengaruhi perilaku dan tindakan anggotanya masing-masing. Karena tidak dapat disangkal bahwa terjadinya tindakan kekerasan bermotifkan SARA juga diakibatkan oleh pemahaman agama yang tidak tepat dan tidak sehat.

Dalam kasus Poso misalnya, tokoh perdamaian sekaligus mantan Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa tokoh agama telah mengajarkan suatu doktrin yang salah terhadap umat yang dipimpinnya. Istilah pak JK adalah: Jangan jual murah Sorga kepada umat. Melakukan ini dan itu, lalu di iming-imingi masuk Sorga. Oleh karena itu tokoh-tokoh agama sejatinya memberi kontribusi serius untuk mencegah konflik-konflik yang sama.

Kita sebagai warga beragama, bermoral dan toleran tidak ingin lagi kejadian-kejadian yang sejenis terjadi di Negeri yang kita cintai ini. Marilah kita menggali lagi sumur-sumur kedamaian dan rasa persaudaraan seperti sedia kala yang sempat tertimbun oleh sampah kekerasan dan perselisihan. Jauhkanlah dari pikiran konflik-konflik yang berbau SARA karena itu adalah kejahatan moral yang paling mengerikan. Hak-hak dasar dan keyakinan setiap orang adalah urusannya dengan Tuhannya. Sesat atau tidak sesat adalah urusan pribadi dengan sesembahannya, bukan berurusan pedang, golok dan parang dari sesama.

Akhirnya saya mengutip sepenggal lagu yang inspiratif dan kaya akan nilai-nilai nasionalisme serta puitis:

Ada satu yang hilang dari negeriku, Tak seperti dahulu saling bersatu. Ada yang T’lah berubah dari bangsaku, Hilangnya kasih sayang, itu menyakitkanku. RINDU BERSATU!! ***

*Penulis adalah pemerhati sosial, politik dan tatanegara Indonesia. Ketua Biro Pemuda GPI Kota Medan Sekitarnya


Wednesday, February 02, 2011

Betapa Pentingnya Merawat Pluralisme


“..Dalam ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah kerangka dimana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormat dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama (koeksistensi) serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Pluralisme juga dapat dikatakan salah satu ciri khas masyarakat modern dan kelompok sosial yang paling penting, dan mungkin merupakan pengemudi utama kemajuan dalam ilmu pengetahuan, masyarakat dan perkembangan ekonomi..” (Ensiklopedia)

Dari kutipan di atas dapat kita membuat kesimpulan pendek bahwa
Pluralisme adalah paham yang mengajarkan kita menghargai perbedaan. Lebih lanjut lagi di ensiklopedia di catat bahwa semangat pluralism tidak hanya pada aspek tertentu saja. Karena dipercaya semangat pluralisme menghasilkan partisipasi yang lebih tersebar luas dan menghasilkan partisipasi yang lebih luas dan komitmen dari anggota masyarakat, dan oleh karena itu hasil yang lebih baik. Contoh kelompok-kelompok dan situasi-situasi di mana pluralisme adalah penting ialah: perusahaan, badan-badan politik dan ekonomi, perhimpunan ilmiah.

Kemungkinan selama ini kita banyak yang keliru, paling tidak sedikit melenceng dalam mengartikan semangat pluralisme. Kita mungkin mengira bahwa teori pluralisme hanya diperlukan dalam aspek toleransi antar umat beragama. Akan tetapi sebenarnya semangat pluralisme harus di rawat dan ditumbuhkembangkan dalam seluruh bidang kehidupan masyarakat suatu Negara. Baik dalam bidang politik, ekomoni sampai pada perhimpunan-perhimpunan ilmiah.

Sebab Negara itu sendiri sudah dari awalnya adalah plural. Setiap Negara di dunia ini, di benua manapun, bagaimanapun sejarah berdirinya dan apa pun dasar negaranya pastilah di dalam masyarakatnya yang heterogen ditemukan banyak sekali perbedaan di antara masyarakat itu sendiri. Bukan hanya perbedaan agama dan keyakinan, latar belakang sosial, latar pendidikan, kebudayaan dan adat-istiadat.

Fakta yang tidak dapat ditolak oleh dalil manapun di alam jagad raya ini adalah bahwa seluruh masyarakat dalam suatu Negara yang pada dasarnya memiliki beragam perbedaan tersebut adalah individu-individu yang saling membutuhkan bahkan saling ketergantungan. Lebih dalam lagi, ketergantungan individu yang satu terhadap individu lainnya bukanlah ketergantungan sementara atau kontemporer. Melainkan bahwa sepanjang Negara itu ada, maka ketergantungan individu yang satu terhadap individu yang lain adalah mutlak dan absolut.

Kita Perlu belajar dari Sudan.

Sudan yang kini melakukan referendum adalah dampak dari Penolakan terhadap Pluralisme. Sebab jika kita merunut waktu ke belakang, perpecahan yang terjadi antara sudan Selatan dan Utara adalah akibat tindakan gegabah dan fatal yang dilakukan oleh Presiden Sudan Jaafar Nimeiri (1969-1985). Pada tahun 1983, Nimeiri tiba-tiba mencampakkan kesepakatan di Addis Ababa, Etiopia, tahun 1972 yang memberikan otonomi luas atas wilayah Sudan selatan. Padahal kesepakatan Addis Ababa berhasil mengakhiri perang saudara pertama di Sudan antara pemerintah pusat dan kelompok pemberontak selatan, Anyanya, periode 1955-1972.

Lanjutan dari kecerobohan seorang Presiden Jaafar Nimeiri adalah lahirnya Kongres Uni Sosialis Sudan tahun 1983 (partai yang berkuasa di Sudan saat itu), Nimeiri, secara mengejutkan, menegaskan akan menerapkan hukum syariah di seluruh Sudan dan akan melakukan gerakan Islamisasi serta arabisasi di seluruh aspek kehidupan negara itu. Tak perlu menghitung tahun Nimeiri selanjutnya mendeklarasikan secara resmi penerapan hukum syariah di seluruh Sudan. Rakyat Sudan selatan langsung menolak kebijakan Nimeiri. Pimpinan Sudan selatan juga mengungkit perlakuan tidak adil yang dialami Sudan selatan di bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Tanda-tanda kehancuran pun pluralisme Sudan terlihat karena pada saat itu pula dideklarasikan pendirian Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) dengan sayap militer SPLA yang dipimpin John Garang. Berdirinya SPLM itu memicu lagi perang saudara Sudan mulai tahun 1983 hingga penandatanganan kesepakatan damai Nifasha, Kenya, tahun 2005.

Sekarang, dampak dari “pembonsaian” nilai-nilai pluralisme telah membawa sudah pada perang saudara yang harus di akhiri dengan pilihan referendum. Sebuah pilihan politik yang sebenarnya adalah pilihan terakhir bagi masyarakat suatu negara! Sebuah pilihan yang pasti diikuti dampak besar yang menyentuh sampai pada sendi-sendi kehidupan masyarakat itu sendiri. Referendum ini bukannya berjalan mulus. Buktinya korban tetap berjatuhan saat referendum dilaksanakan pada saat yang sama. Jadi jelaslah pengabaian nilai-nilai pluralisme telah meluluhlantahkan Sudan.

Indonesia bukanya tidak pernah tersambar oleh sebuah pilihan bernama referendum ini. Kita pasti masih ingat bahwa keluarnya Propinsi Timor Timur adalah karena pilihan referendum yang dilaksanakan kala itu. Faktanya, sebuah referendum telah memecah satu Negara menjadi dua. Dan andai saja kala itu nilai-nilai pluralisme terawatt dengan sehat di negeri ini, Timor-Timur akan tetap milik Indonesia. Banyak lagi Negara-negara di dunia ini yang harus pecah jika tak berlebihan dibilang hancur akibta lalainya pemerintah dan masyarakat memupuk, menyiram dan merawat Pluralisme yang adalah “malaikat pemersatu” ini.

Oleh karena itu, marilah merawat nilai-nilai pluralisme. Kita adalah bangsa yang besar dan beragam pula perbedaan di antara kita. Ketika ada tanda-tanda atau sinyal penghilangan nilai-nilai pluralisme, kita harus sama-sama menghadang. Pluralitas subur dengan menghormati asas universalitas, punya sikap keberagamaan, luhur, percaya mempercayai. Kita harus sadar bahwa pluralitas akan lenyap dikala ada upaya pemaksaan pada tataran pergaulan kehidupan bermasyarakat.

Juga Sosok Gusdur

Gusdur, Pejuang Pluralisme sejati Indonesia mengatakan bahwa dalam agama, kebudayaan dan demokrasi Pluralisme adalah sebuah KENISCAYAAN. Bahkan Pluralisme manurut mantan bapak bangsa/Presiden ini adalah sebagai sebuah rumah. Rumah dengan banyak kamar yang setiap kamar dihuni oleh sebuah agama. Demi keutuhan rumah itu, masing-masing penghuni kamar haruslah saling menghormati dan menghargai tanpa satu pihak yang merasa berhak atas kebenaran kepemilikan rumah tersebut.

Gus Dur telah menyediakan dirinya tidak hanya sebagai figur atau representasi tokoh Islam yang memiliki kesanggupan untuk berinteraksi dengan kalangan agama yang berbeda. Dan kalau kita amati, adakah ini kita temukan pada tokoh-tokoh elite bangsa ini? Cucu dan pendiri Nahdatul Ulama ini memahani bahwa Pergaulan personal inilah yang mencairkan berbagai kebekuan dalam interaksi wacana yang terjadi dalam suatu Negara. Gusdur telah mengubah mengubah orientasi elitis menjadi populis.

Akhirnya pemerintah dan kita semua harus mencoba membayangkan betapi ngerinya dampak yang terjadi puada suatu Negara bila nilai-nilai Pluralisme abai dari karakter bangsa kita, sekaligus bermimpi lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa seperti Gusdur. Mari kita bersama-sama merawat Pluralisme. Sebab pluralisema adalah “malaikat pemersatu” bangsa. Bangsa Indonesia yang Pluralis!!


*Penulis adalah pemerhati sosial, politik dan ketatanegaraan Indonesia. Ketua Biro Pemuda GPI Kota Medan Sekitarnya


Tuesday, January 18, 2011

MENGUSIR DRAKULA DENGAN UMPAN DARAH, MUNGKINKAH?


(Kritik Terhadap Wacana Pemerintah Mengebalkan KPU dari Godaan Uang dengan cara Menaikkan Gaji)

Mengawali tulisan ini saya mengutip secuil Ayat dari Kitab Suci Kristiani dalam 1 Tim 6: 10 berbunyi: “…Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka…”


Petikan ayak Kitab Suci di atas bukanlah sebuah ilusi atau dugaan maupun sekedar ramalan manusia. Atau sebuah fenomena yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Melainkan merupakan sebuah pernyataan yang tak terbantahkan oleh siapapun, dimana pun dan oleh golongan manapun. Memang Cinta akan uang adalah akar dari suatu dosa. Sulit untuk tidak mengakuinya. Dan nampaknya siapapun tahu akan kenyataan ini.
Sepintas, usaha dan wacana pemerintah untuk lebih mensejahterakan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menaikkan gaji terlihat manis dan menunjukkan perhatian.

Bagaimana tidak, anggota KPU dalam keterbatasan pendapatannya tentu akan sangat bergembira karena biaya kebutuhan keluarga bias terbantu. Mengingat aggota KPU tergolong memiliki Uraian Kerja yang cukup padat nan melelahkan karena tak jarang harus lembur. Belum lagi sering berbenturan dengan calon-calon Legislatif, Cabub/cawabup, cagub/cawagub bahkan capres/cawapres. Sebab tidak jarang KPU di tekan bahkan di demo oleh basis massa kelompok tertentu ketika terjadi ketidakpuasan terhadap kinerja KPU.

Apalagi pemerintah akan berdalih memiliki landasan yang kuat untuk menaikkan gaji KPU mengingat lembaga-lembaga lain juga sedang ramai-ramai mendapatkan remunerasi atau penambahan gaji atas prestasi dan pengabdian mereka selama mengabdi di institusi masing-masing. Bayangkan untuk akhir tahun ini, 9 (Sembilan) dari 11 (sebelas) Kementerian/lembaga mendapatkan dana remunerasi hingga Rp 13,5 T (Tiga belas setengah triliun rupiah).

Akan tetapi jika alasan pemerintah menaikkan gaji KPU adalah dengan tujuan supaya anggota KPU kebal terhadap godaan uang, maka pemerintah telah melakukan tindakan dan kebijakan yang sangat keliru. Lagi pula informasi yang didapatkan penulis, bahwa gaji anggota KPU tidaklah sedikit. Inilah uraian pendapatan seorang anggota KPU: Uang lelah: 2.353.941/bulan,uang operasional: 5.000.000 sekali,Uang sidang 150.000 per sidang pleno/hari, 75.000 per sidang komisi/hari, Mobil kijang 120.000.000 Sekali, Bahan bakar 300.000 perbulan, Jas 2.000.000 sekali, HP Ericsson 1.500.000 Plus kartu pra bayar simpati, Lencana Emas KPU 600.000 sekali. Dan daftar tunjangan itu adalah data gaji KPU tahun 1999. Saat ini mungkin saja sudah berbeda.

Pertanyaan paling mendasar adalah: Apakah pemerintah menjamin bahwa dengan menambah uang saku anggota Komisi Pemilihan Umum maka penyelewengan wewenang berupa menerima duit dari Caleg/Capres/Cagub/Cabup bisa berakhir di negeri ini? Apakah Pemerintah menjamin bahwa Korupsi dan penyelewengan wewenang yang dialkukan OLh Komisi Pemilihan Umum seperti dilakukan Mulyana Cs (hanya satu contoh saja) adalah oleh karena kekurangan uang atau karena gaji terlalu rendah? Nampaknya pemerintah gamang dalam hal ini, dan patut diduga bermuatan politis.

Rakyat tidak mungkin lupa pada rentetan penyelewengan dan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum Anggota Komisi Pemilihan Umum baik Pusat maupun Daerah. Yang paling kental dalam ingatan saya adalah bahwa Bagian IT KPU diduga merugikan Negara sebesar 36,5 miliar rupiah berdasarkan temuan Independet Monitoring Organization. Belum lagi berita pada agustus Lalu yang mana Komisi Pemilihan Umum pusat secara terang-terangan MENGAKU MALU dengan olah korupsi oknum KPUD Konawe Selatan. Dan puluhan rentetan penyelwengan lainnya. Tapi tak satup kasus pun yang menemukan bahwa indikasi “kekurangan duit” sebagai penyebab korupsi ini.

Menghentikan godaan uang, dengan memberi uang. Tidakkah pemerintah paham bahwa manusia itu habitatnya adalah TIDAK PERNAH PUAS. Maka Kebijakan Pemerintah untuk mencoba membuat kebal Komisi Pemilihan Umum terhada godaan uang dengan cara menaikkan gaji adalah ibarat mengusir seekor drakula tetapi mengumpannya dengan darah segar. Sebagai manusia yang berpikir, jika seekor drakula diumpani darah, apakah yang akan terjadi? Bukan hanya drakula akan menghisap habis darah segar tersebut, tapi cepat atau lambat, menusia yang memberi darah pun akan dimangsa se tragis mungkin.

Diperparah dengan UU Parpol Yang Baru

Kekeliruan Pemerintah tak berhenti pada perkiraan yang salah fatal akan dalam usaha menghentikan “permainan uang” di Komisi Pemilihan Umum. Pada UU Partai Politik (Parpol) yang akan segera disahkan, pemerintah juga melakukan pembodohan politik yang amat keliru dan kental muatan kepentingan.

Bagaimana tidak? Dalam UU yang baru ini, seorang pengurus partai Politik bisa dipilih menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum. Apa kata dunia? Maka hamper bias dijamin, di dalam intern Komisi Pemilihan Umum kelak akan terjadi tarik-menarik kepentingan seperti dalam politik praktis di lapangan. Selain itu Komisi Pemilihan Umum yang awalnya di plot sebagai Jenderal Pengadil Pemilihan Umum menjadi boneka Partai Politik. Tentu saja partai Politik yang sedang berkuasa. Benar-benar Pembodohan Politik!!

Belum lagi batasan sumbangan atau partisipasi seseorang/perusahaan dinaikkan menjadi 7 (tujuh) miliar rupiah? Itu pun hanya katanya? Sedangkan Nyatanya bias saja seorang atau sekelompok tertePartai hingga triliunan rupiah? Siapa yang tahu? Toh tidak ada transparansi? Sebab andai saja ada transparasni laporan Keuangan Partai, kita bias sedikit menaruh harap pada kejujuran para penymbang untuk tidak mengintervensi partai, melaikan hanya dengan ketulusan membantu dana partai tanpa motif dan embel-embel tertentu.

Tapi itu hanya mimpi… sekali lagi hanya mimpii… Bisa dibayangkan bahwa Negara ini akan dikendalikan oleh Mafia dan pengusaha. Pemerintah akan dengan mudah di dikte dan di setir untuk kepentingan segelintir elit tertentu. Negara yang katanya menolak Liberalisme ini malah melakukan praktek liberalisme lebih parah daripada Negara pengusung liberalisme itu sendiri.

Wah..wah..wah.. Setali tiga uang, pemerintah bukan hanya memancing drakula (penghisap uang) untuk semakin ganas, bahkan secara terang-terangan mengundang drakula-drakula partai Politik untuk melenggang mendudukui kursi empuk di Komisi Pemilihan Umum. Sehingga Komisi Pemilihan Umum akan menjadi boneka bagi partai-partai politik.

Oleh karena itu kita berharap berpikir matang. Yang jelas pemerintah masih memiliki waktu untuk meninjau ulang danmelakukan kajian matang terhadap kebijakan keliru ini. Yang jelas “nafsu mencuri uang tidak bisa dihentikan dengan cara menympal mulut dengan uang pula”. Paling tidak di akhir tahun 2010 ini, pemerintah bias membuat kebijakanyang melegakan rakyat dulu lah. Di tunggu kebijakan manis akhir tahun dari Cikeas..

Penulis adalah pemerhati Sosial, Politik dan Ketatanegaraan Indonesia . Ketua Biro Pemuda GPI Kota Medan Sekitarnya!!


Wednesday, January 05, 2011

I'm 27 Years Old..


Ajar aku Bapa menghitung hari-hari. Agar aku beroleh hati bijaksana.. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang masih mempercayakan nafas kehidupan, kesehatan, ruang dan waktu bagiku untuk hidup di dunia ini.
Ajari aku turut kehendak-Mu. Sebab rencanamu akan indah dalah hidupku, dan aku akan Engkau pakai menjadi alat-Mu.

Bapaku ajaib s'gala rancanganMu. Tuhanku,, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup melakukan segala yang kuperlukan. Menurut kehendakMu,,terjadilah...

Tentulah banyak angan, harap dan citaku di tahun 2011 ini. Saya awali, lewati dan akhiri bersama Tuhan Yesus. Haleluya!!!