Mission Started. Misi telah dimulai. Kiranya Tuhan Memberkati..

Thursday, November 25, 2010

Sumiati CS Lunglai, Pemerintah dan BNP2TKI Linglung


Mengejutkan untuk mendengar dan membayangkan!!! Enam tahun sudah UU NO 39 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan Indonesia ke Luar Negeri disahkan oleh DPR, namun sampai sekarang belum keluar Peraturan Pemerintah sebagai acuan dan atau petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang yang sangat urgent tersebut. Nyatanya, ketika terjadi permasalahan yang melilit Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri pemrintah seakan abai dan menutup mata. Di sisi lain pihak swasta dalam hal ini BPTKI dan pihak-pihak penyalur tenaga kerja pun tak mampu berbuat apa. Mereka menuding pemerintahlah yang lalai melaksanakan tugasnya. Menurut mereka sejak TKI berada di Negara tujuan, maka sudah menjadi domain pemerintah untuk melayani dan melindungi. Sebaliknya pemerintah “mengira” bahwa urusan TKI yang disalurkannya adalah tugas dan tanggung jawab penyalur mulai dari perekrutan, pelatihan hingga pelayanan setiba di negera tujuan. Saling lempar tanggung jawab pun terjadi.

Siapa Apa yang salah?
Tentu saja pemerintah yang telah melakukan kesalahan fatal se fatal-fatalnya. Apakah pemerintah sedang bodoh atau pura-pura bodoh? Pasal-pasal Undang-Undang itu saja sudah jelas multi tafsir, tapi kenapa pemerintah tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah supaya pihak-pihak yang bertanggungjawab bisa mengetahui batasan-batasan hak dan kewajiban mereka sebagai penyalur Tenaga Kerja?

Oh..ho.ho.ho… Padahal kita tahu jelas dan terang benderang, bahwa Tenaga Kerja Indonesia yang ada di luar negeri adalah penyumbang devisa yang sangat besar terhadap negeri ini, pun jadi pengisi rekening para penyalur yang kian hari makin gemuk saja. Tapi malang bagi Sumiati dkk, ketika para pahlawan devisa ini berjuang menggadai nyawa bahkan “tubuh”, pemerintah dan penyalur malah terbata-bata tak paham tugas dan kewajibannya. Bukankah memberikan perlindungan kepada warga negaranya baik di dalam maupun luar negeri adalah tanggung jawab pemerintah? Maka tak ubahnya, pemerintah kita sekarang adalah peng ekspor sekaligus penghisap darah warganya sendiri yaitu Tenaga Kerja yang ada di luar negeri.

Tapi yang anehnya, pemerintah selalu saja membantah telah melakukan kelalaian fatal atas kejadian-kejadian yang menimpa warganya diluar negeri. Seorang staf menteri Ketenaga kerjaan yang diundang bang Karni Illyas pada acara Atas Nama Rakyat di TV One nampaknya sudah didoktrim untuk ngotot tak mengakui pembiaran-pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah. Maka tak heran, si kawan ini pun dengan manisnya mengatakan bahwa pemerintah selalu care dan melayani keluhan-keluhan serta mebantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi para Tenaga Kerja kita.

Padahal siapa yang tidak tahu, ratusan bahkan ribuan kasus yang menimpa TKI kita di luar negeri yang tak pernah becus dibantu oleh pemerintah? Berapa ribu orang para pahlawan kita yang tanpa sebab dan musabab diperkosa, berapa ratus nyawa yang harus menghadapi dan mengakhiri hidup oleh hukuman mati dan di tiang gantung? Berapa puluh ribu orang yang tiap tahun di penjara? Lalu berapa ribu orang yang pulang menjadi mayat setelah meninggal karena “sakit”? Saya tulis “sakit” dengan tanda kutip, sebab mereka yang meninggal karena sakitpun adalah karena penyiksaan, tidak makan dan minum serta mengalami perbuatan biadab lainnya.

Moratorium hanya Lelucon

Sebagian masyarakat bahkan pemerintah mengisukan dikeluarkannya moratorium penghentian sementara pengiriman TKI ke luar negeri terutama ke Negara-negara yang saat ini sedang terjadi masalah dengan TKI kita. Tapi nampaknya moratorium itu hanya lelucon dari bibir seksi pemerintah kita. Masih menari di alam hayal kita, ketika beberapa bulan lalu pemerintah mengisukan penghentian sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia, Lihatlah datanya, bahwa TKI baik legal dan illegal malah tetap berjubel dan masuk ke negeri jiran pasca moratorium. Lagi pun pemerintah tak punya daya dan upaya untuk mengimplementasikan moratorium tersebut. Sebab selain pemerintah sudah terbiasa melakukan kebijakan keliru dan minim manfaat, bagaimana bisa melakukan pengawasan dan mendeteksi puluhan ribu penyalur TKI yang menjamur di negeri ini yang setiap harinya bisa dengan leluasa tanpa pengawasan untuk melakukan pengiriman TKI ke luar negeri?

Artinya apa? Gertakan sambal pemerintah ala moratorium penghentian sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri adalah tidak efektif. Atau kasarnya tak berguna sama sekali. Apalagi kalau kita hubungkan dengan minusnya lapangan kerja di negeri kaya raya ini. Sedih memang mendengar berita, kalau ternyata Indonesia sudah menjadi pemain tunggal yang masih mengirim TKI nya ke Negara Arab Saudi. Satu-satunya, sebab Negara lain tidak lagi melakukannya. Tapia pa boleh buat, hitung punya hitungan, dari pada tak makan di negeri sendiri, lebih baik jadi “budak” di negeri orang, dengan kebutuhan sehari-hari lumayan bisa terpenuhi.

Mendesak, Revisi UU dan Pembuatan PP

Maka jika kita, terutama pemerintah memang ingin serius membantu menyelesaikan persoalan para TKI/TKW kita diluar negeri maka langkah pertama adalah melakukan revisi terhadap UU No 39 tentang Ketenaga kerjaan yang multi tafsir. Kemudian segera pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk dijadikan acuan pelaksanaan daripada Undang-Undang tersebut.

Dengan demikian tidak terjadi lagi tuding menuding antara pemerintah, KBRI dan pihak penyalur TKI terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kita tidak lagi bahkan serasa tidak tahan lagi mendengar informasi penyiksaan dan tindakan-tindakan biada lainnya yang dialami oleh para pahlawan devisa kita yang sedang tergadai di negeri orang. Semoga dan semoga tidak lagiterjadi!

Okelah, yang lalu sudah berlalu. Yang jelas pemerintah harus mengakui betapa lemahnya dan semrautnya pelayanan terhadap TKI/TKW kita. Selain itu, pemerintah seakan tidak pernah jemput bola dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Maka mulai saat ini, sejak kita menyaksikan kasus Sumiati yang “kebetulan ketahuan” ini, seharusnya membuka mata kita semua terutama pemerintah untuk mengupayakan tindakan-tindakan preventif untuk memproteksi para TKI/TKW kita yang sedang berjuang di luar negeri